Sisi Pandang Hukum Mengatur Internet di Indonesia - 7

 Dalam berselancar di dunia maya, tentu pada prinsipnya sama dengan dunia nyata, yang membedakan adalah pada unsur fisik yang dijalani

Perkembangan Teknologi

Konvergensi Teknologi (komputer, media dan Telekomunikasi) memberikan kemudahan bagi kita dalam menyelesaikan permasalahan.

TCP/IP atau Internet berupa wujud perpaduan

Cyberspace…?

Dampak Positif X Dampak Negatif 

Dampak Positif sedikit diulas                                  

Dampak Negatif Banyak diulas (salah satunya pornografi)



Beberapa Masalah Hukum

Hacker
Nama Baik
Cybersquatting
Penyalahgunaan Kartu Kredit
Pornografi
Perlindungan Konsumen



Regulasi Perundang-undangan di Indonesia
UUD’ 45 Pasal 28F Amandemen II
UU No 39 tahun 1999 tentang HAM
KUHP 


MEDIA

1. UU No 40 tahun 1999 tentang Pokok Pers
2. UU No 24 tahun 1997 tentang Penyiaran
3. UU No   8 tahun 1992 tentang perfilman

UU dalam Pornografi
Dua bidang besar = Teknologi ditambah dengan content
 Perlukah diatur…? PERLU
 Apa yang mau Diatur
  Pornografinya…? atau Teknologinya…? 

  Pornografi diatur dalam 
  - Pasal 281-283 KUHP
  - Pasal 32 (7) UU No 24 tahun 1997 ttg Penyiaran
  - Pasal 13 UU No 40 tahun 1999 ttg Pokok Pers 
  - Pasal  3 UU No 8 tahun 1992 ttg Perfilman

Contoh UU di Negara lain :
The Child Pornography Prevention Act of 1996  
Broadcasting and advertising act  
CHILD TRAFFICKING AND PORNOGRAPHY ACT, 1998 
The sexual offences act 1996 
Telecommunications Act of 1996 
   “it is a federal crime for anyone using the mail, interstate or foreign  commerce, to persuade, induce, or entice any individual younger than the age of 18 to engage in any sexual act for which the person may be criminally prosecuted.” 







Komentar

Postingan populer dari blog ini

Perkebangan Teknologi Wireless pada Komunikasi Digital # M4

Forum VClass Softskill Pertemuan 1

DESAIN GRAFIS DAN MENGANALISA DESAI GRAFIS